PENGORGANISASIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

engertian Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958)

            Community Work adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Twevetrees, 1993)

            Masyarakat dalam konteks pengembangan dan pengorganisasian, diartikan sebagai sebuah ‘tempat bersama’ yakni sebuah wilayah geografi yang sama (Mayo, 1998), misalnya RT,RW,kampung di pedesaan, perumahan di perkotaan.          

            Menurut Murray G. Ross, PPM adalah suatu proses ketika suatu masayarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan sumber-sumber (dari dalam ataupun dari luar masyarakat), mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya ini, dan dalam pelaksanaan keseluruhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan prakti-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat.

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)      Yang dimaksud istilah ”proses” adalah serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah atau tujuan sampai pada pemecahan masalah atau tercapainya tujuan di dalam masyarakat.Berbagai proses dapat ditemukan dalam penanggulangan masalah-masalah kemasyarakatan.Dalam kaitan ini proses dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agarb berfungsi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.Kemampuan ini tumbuh dan berkembang secara bertahap sebagi akibat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalahnya.

b)      Istilah “masyarakat” menunjukkan dua macam pengelompokkan orang, yaitu:

·         Keseluruahan orang yang tinggal di suatu daerah geografis, misalnya: desa, kota, propinsi, negara atau dunia.pada umumnya PPM dilaksanakan di daerah geografis yang sempit, tetapi juga dapat diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih luas.

·         Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, misalnya di bidang: kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, lingkungan dll.

c)      Proses “ menetukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan” berarti, cara yang dilakukan warga masyarakat untuk menentukan dan memusatkan perhatian pada masalah yang menganggu mereka serta menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai.Namun, dalam hal ini tidak seluruh warga masyarakat dapat dilibatkan dalam penentuan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan.

d)     Menyusun atau mengatur kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan berarti, perlunya usaha untuk menentukan prioritas.Diantara berbagai jenis masalah dan tujuan, beberapa diantaranya berhubungan langsung dengan apa yang dirasakan, diyakini, dan ditanggapi oleh sebagian besar warga masyarakat.Hal-hal seperti inilah yang perlu dijadikan perhatian utama.Pada tahap ini petugas profesional dapat memberikan sumbangannya yang besar untuk proses pengungkapan keinginan atau kebutuhan masyarakat.

e)      Penemuan sumber-sumber (dari dalam atau dari luar masyarakat), mencakup upaya menemukan peralatan-peralatan, orang-orang, tehnik-tehnik, bahan-bahan dan sebagainya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

f)       Mengambil tindakan-tindakan yaitu melakukan rangkaian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya.Proses ini harus mengarah pada tercapainya suatu hasil, meski hanya sebagian saja dari keseluruhan hasil yang diingankan.

g)      Memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat.Ini berarti:

·         Pada saat proses berlangsung dan mengalami kemajua, warga masyarakat akan memulai memahami, menerima, dan saling bekerjasama.

·         Pada saat berlangsungnya proses penentuan dan penanggulangan masalah bersama, kelompok-kelompok bersama para pemimpinnya akan berusaha saling bekerjasama dalam kegiatan bersama, dan akan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam penanggulangan kesulitan-kesulitan dan konflik yang dihadapi masyarakat.

2.2  Tujuan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Tujuan utama metode COCD adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi social.

2.3   Fungsi Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

a.       Untuk memperoleh data dan fakta sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan melakukan tindakan yang sehat

b.      Memulai mengembangkan dan merubah program dan usaha-uasha kesejahteraan untuk memperoleh penyesuaian yang lebih baik antara sumber-sumber dan kebutuhan

c.       Meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektifitas kerja dari lembaga-lembaga

d.      Meningkatkan dan memberikan fasilitas interelasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi, kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam program dan usaha kesejahteraan sosial

e.       Mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan dan metode pekerjaan sosial

f.       Mengembangkan dukungan dan paertisipasi masyarakat dalam aktifitas kesejahteraan sosial

 

2.4   Prinsip-prinsip dalam Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

a.     Keseimbangan

           Mencari keseimbangan antara kebutuhan dengan sumber yang ada di masyarakat

b.    Individualisasi

           Masyarakat yg satu berbeda dgn masyarakat yg lainnya

c.     Penerimaan

           Masyarakat harus dipandang dan diterima sebagai mana adanya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mulai kegiatan/program

d.    Partisipasi

           Semua unsur masyarakat harus dilibatkan sehingga berperan aktif di dalam kegiatan

 2.5   Perspektif Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Secara teoritis, PPM bisa dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik.Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan swastanisasi dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan dan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam hal memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Twelvetress membagi perspektif teoritis PPM kedalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal.Pendekatan profesional menunjukupaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial.Sementara berpijak pada teori Marxis, feminisme, dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka,serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.Sebagaimana diungkapkan oleh Payne,“This the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and power which lie behind severe deprivation”.Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai yang bermatra tradisional, netral dan teknikal.Sedangkan pendekatan radikal diberi label sebagai pendekatan yanng bermatra transformasional.

Dua perspektif Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Pendekatan

Perspektif

Tujuan/asumsi

Profesional (tradisional, netral, teknikal)

·         Perawatan masyarakat

·         Pengorganisasian masyarakat

·         Pembangunan masyarakat

·         Meningkatkan inisiatif dan kemandirian masyarakat

·         Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada

Radikal (transformasional)

·         Aksi masyarakat berdasarkan kelas

·         Aksi masyarakat berdasarkan jender

·         Aksi masyarakat berdasarkan ras

·         Meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat

·         Memberdayakan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi

·         Mengembangkan strategi dan membangun  kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, deskriminatif, dan eksporatif.

2.2   Model Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman (1995: 27-34), dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Approaches to community intervention”, mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsep tentang PPM:

1)      Pengembangan masyarakat lokal (PML)

2)      Perencanaan sosial (PS)

3)      Aksi sosial (AS)

Paradigma ini merupakan format ideal yang dikembangkan terutama untuk tujuan analisis dan konseptualisasi.Dalam praktiknya, ketiga model tersebut saling bersentuhan satu dengan yang lainnya.Setiap komponennnya bisa digunakan secara kombinasi dan stimultan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.

a.       Model  Pengembangan Masyarakat Lokal (PML)

Model PML memberikan perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktifyang luas di semua spektrum masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penetuan perubahan.PML adalah proses yang dirancang untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah usahan penciptaan dan pengembangan partisipasi yang lebih luas dari seluruh warga masyarakat.Tema-tema pokok dalam model PML mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerjasama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan, pengembangan, kepemiminan setempat, dan tujuan yang bersifat pendidikan.PML pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakatsetempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial.Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

b.      Model Perencanaan Sosial (PS)

Model ini menekan ka proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial substantif , seperti: kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan dll.

Selain itu, model PS ini mengungkap pentingnya menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara sadar dan rasional dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

Strategi dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah denagn mengumpulkan atau menungkapkan fakta dan data mengenai suatu permasalahan.Kemudian, mengambil tindakan yang rasional dan mempunyai kemungkinan-kemungkin yang dapat dilaksanakan.

Berbeda dengan PML, PS lebih berorientasi pada “tujuan tugas”.Sistem klien PML umumnya kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

c.       Model Aksi Sosial (AS)

Model AS ini menekankan betapa gentingnya penanganan secara terorganisasi, terarah, dan sistematis terhadap kelompok yang tidak beruntung.Juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan nilai-nilai demokratisasi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah sistem atau kebijakan pemerintah secara langsung dalam rangaka menanggulangi masalah yang mereka hadapi sendiri.Dalam kaitan ini, Suharto (1996) menjelaskan tujuan dan sasaran utama AS adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan pada stuktur masyarakat melaui proses pendistribusian kekuasaan (distribution of resourches) dan pengambilan keputusan (distribution of decisison making). 

2.3    Bias Pengorganisasian dan Pengembangan  Masyarakat

Pelaksanaan PPM sebaiknya didasari oleh masalah dan kebutuhan sesuia dengan karakteristik geografis, idiografi , potensi, teknologi, dan sumberdaya lokal serta pelibatan aktif masyarakat secara integral.Namun, dalam realitasnya PPM seringkali terjebak oleh bias, miskonsepsi, atau kesalahan pemikiran.PPM perlu menghindari bias ini.

Robert Chambers sebagaimana dikutip oleh Suharto (1996 :4) mengemukakan lima bias yang sering terjadi dalam pelaksanaan PPM, terutama dipedesaan: spatial bias, project bias, person bias, dry season bias,dan profesional bias.

a)      Spatial Bias

PPM seringkali hanya dilaksanakan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi seperti di daerah pinggiran kota, pinggir jalan raya, atau lokasi-lokasi yang dekat dengan kantor pemerintahan.

b)      Project Bias

Kebanyakan PPM dilakukan pada masyarakat yang telah menerima proyek sebelumnya, karena dipandang telah mampu dan berhasil menjalankan proyek.

c)      Person Bias

Kelompok elite dalam masyarakat, tokoh masyarakat, kaum lelaki, para penerima, dan pengguna inovasi serta orang-orang yang aktif dalam kegiatan pembangunan ad

alah mereka yang kerap menerima program dan berkah pembangunan.Sementara kelompok masyarakat kelas bawah yang kurang memiliki akses terhadap jaringan sumber-sumber yang ada.

d)     Dry Sesion Bias

Kesulitan dan masalah yang dihadapi masyarakat umumnya mencapai puncaknya pada musim hujan.Kegagalan panen, banjir, kelaparan, masalah kesehatan diri dan terjadi pada musim sulit.

e)      Profesional Bias

Bias ini timbul terutama oleh konsepsi yang memandang bahwa kelompok masyarakat kurang beruntung sebagai kelompok lemah, memiliki pengetahuan rendah, pasif, malas, fatalis, serta ciri-ciri lain budaya kemiskinan (culture of proverty).Sementara itu para ahli, penguasa, dan pengusaha adalah raja yang memegang hegemoni dan kendali pembanguan.

f)       Physical Bias

Umumnya masyarakat hanya mengenal dan mengakui program atau proyek yang bersifat fisik, seperti pembangunan, gedung, jembatan, dll.

g)      Financial Bias

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen kerapkali dipandang sebagai bukti keberhasilan suatu progam.Fiunancial Bias disebabkan oleh kesalahan pemikiran yang membaurkan prinsip efisiensi vis a vis prinsip efektivitas sebagai tolak ukur keberhasilan proyek.

h)      Indicator Bias

Bias ini terutama berkaitan dengan aspek uncountability pada program yang berorientasi sosial.Dampak keberhasilan program sulit diukur secara langsung dan kuantitatif, serta banyaknya eksternal variabel yang terkontaminasi kedalammainstream proyek. 

DAFTAR PUSTAKA

Hurairah, Abu.2008.Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat;Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.Bandung: Humaniora

Suharto, Edi.1996.Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat.Makalah ini disampaikan pada Pemebekalan Mahasiswa Peserta KKN-Subang,STKS Bandung,30 oktober 1996.